Dampak Penerapan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
Keywords:
Pajak Rumah Kos, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi PajakAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya pajak rumah kos sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan penerimaan finansial pemerintah daerah dan perlu dioptimalkan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (data primer) dengan informan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan analisis data sekunder yang meliputi penelitian terdahulu, artikel, jurnal, buku, dan sumber informasi dari situs web yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak rumah kos memberikan dampak positif dan kontribusi terhadap peningkatan PAD, meskipun terdapat kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka dan lemahnya pengawasan dalam pemungutan pajak menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyarankan agar BAPENDA Kota Manado meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik rumah kos, serta memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk memaksimalkan penerimaan dan kontribusi pajak rumah kos terhadap PAD.
References
A. S. Rakhmawati and R. T. Nugroho, “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah,” Jurnal Public Policy and Administration, vol. 3, no. 2, pp. 45–56, 2020.
Badan Pusat Statistik Kota Manado, Manado Dalam Angka 2023, Manado: BPS, 2023.
M. S. Dewi, “Analisis efektivitas pengelolaan aset daerah,” Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, vol. 5, no. 1, pp. 22–33, 2021.
I. A. Langi, “Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas pelayanan publik,” Jurnal Akuntansi Publik, vol. 12, no. 2, pp. 77–88, 2022.
H. L. Pakaya, “Kendala pengelolaan aset pemerintah daerah,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 9, no. 1, pp. 14–25, 2020.
Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, Laporan Kinerja 2023, Manado: Bapenda, 2023.
Badan Pusat Statistik, Kecamatan Malalayang Dalam Angka 2023, Manado: BPS, 2023.
L. D. Mongi, “Manajemen aset publik dalam pembangunan kota,” Jurnal Perkotaan dan Permukiman, vol. 7, no. 2, pp. 55–66, 2021.
Pemerintah Kota Manado, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Manado, 2011.
A. R. Hidayat and S. Y. Paramita, “Evaluasi pemanfaatan barang milik daerah,” Jurnal Akuntansi dan Pajak, vol. 13, no. 1, pp. 33–41, 2020.
R. M. Lumintang, “Akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 8, no. 1, pp. 25–37, 2021.
Y. A. Simanjuntak, “Optimalisasi pengelolaan BMD di era digital,” Jurnal Ekonomi Daerah, vol. 4, no. 3, pp. 66–75, 2022.
A. N. Rahman, “Reformasi birokrasi dalam pengelolaan aset publik,” Jurnal Keuangan Publik, vol. 10, no. 2, pp. 80–91, 2021.
Pemerintah Kota Manado, Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak Daerah 2011–2023, Manado: Pemkot Manado, 2023.
M. F. Pratama and R. Andayani, “Analisis efektivitas inventarisasi aset daerah,” Jurnal Akuntansi Publik, vol. 14, no. 1, pp. 45–53, 2023.
D. T. Susanto, “Kebijakan perpajakan daerah terhadap aset publik,” Jurnal Perpajakan Indonesia, vol. 11, no. 2, pp. 90–101, 2022.
H. W. Roring, “Kinerja pengelolaan barang milik daerah,” Jurnal Administrasi Publik, vol. 9, no. 1, pp. 12–23, 2020.
P. A. Wibowo, “Tata kelola aset daerah dan transparansi publik,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 10, no. 2, pp. 110–119, 2023.
A. Setiawan, “Pengaruh regulasi terhadap manajemen aset daerah,” Jurnal Kebijakan Publik, vol. 15, no. 3, pp. 145–154, 2021.
Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, Data Wajib Pajak 2019–2023, Manado: Bapenda, 2023.
Pemerintah Kota Manado, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, Manado: Pemkot Manado, 2023.
D. A. Tuerah, “Analisis perencanaan pengelolaan BMD,” Jurnal Ekonomi Daerah, vol. 6, no. 2, pp. 70–80, 2021.
S. J. Lumentut, “Implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah,” Jurnal Administrasi Bisnis, vol. 11, no. 1, pp. 33–42, 2022.
A. A. Wenas, “Peran komunikasi publik dalam pengelolaan BMD,” Jurnal Komunikasi Publik, vol. 5, no. 2, pp. 55–64, 2020.
N. K. Wulandari, “Strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan aset,” Jurnal Pembangunan Daerah, vol. 8, no. 3, pp. 122–130, 2021.
Pemerintah Kota Manado, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Manado, 2011.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Manado, 2024.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Jakarta, 2022.
DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Risalah Rapat Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Manado, 2024.
Pemerintah Kota Manado, Dokumentasi Implementasi Perda Pajak Rumah Kos Tahun 2023, Manado: Pemkot Manado, 2023.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Leony Nathasa Tipaka, Inggriani Elim, Christian Datu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
