Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk dan PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten  Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 - 2024

Suparlan; Maura Nur Aziza; Meidio Pahlevvi Dwi Syahputra; RR. Indah Febriyanti; Vina Amellia Kirani

Authors

Suparlan Universitas Mataram
Maura Nur Aziza Universitas Mataram
Meidio Pahlevvi Dwi Syahputra Universitas Mataram
RR. Indah Febriyanti Universitas Mataram
Vina Amellia Kirani Universitas Mataram

Keywords:

Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, PAD, Kemandirian Keuangan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020–2024. Penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal di NTB yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan realisasi APBD dan proyeksi Penduduk dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh negatif signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, sementara peningkatan DBH dan jumlah penduduk justru menurunkan tingkat kemandirian akibat masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

References

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan,” P. 44, 2014.

A. Halim, Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah., Edisi Pert. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2001.

Bpk Ri, “Kepala Daerah Se-Provinsi Ntb Serentak Serahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024,” Bpk Ntb.

L. Donaldson And J. H. Davis, “Menurut Donaldson Dan Davis (1991), Teori Stewardship Adalah Teori Yang Berasumsi Bahwa Manajer Atau Pengelola (Steward) Tidak Selalu Termotivasi Oleh Kepentingan Pribadi Seperti Dalam Teori Agensi, Melainkan Lebih Berorientasi Pada Kepentingan Organisasi,” Aust. J. Manag., 1991.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

A. Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi). Salemba Empat, 2007.

S. Nurrahmadani, Hariyati, And Armiani, “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah,” Valid J. Ilm., Vol. 21, No. 2, Pp. 162–179, 2024.

I. O. Pramesti And T. Mildawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur),” J. Ilmu Dan Ris. Akunt., Vol. 14, No. 3, 2025, Doi: 10.24176/Agj.V1i1.3318.

V. F. E. Amanda, H. Murtini, And A. R. H. Pratista, “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah,” Bookchapter Akunt. Sekt. Publik, Pp. 61–63, 2024.

N. Dian And J. I. Farouq, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung,” Indones. Account. Res. J., Vol. 2, No. 3, Pp. 244–250, 2022.

R. Desanty And A. Putri, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2018-2023),” Benefit J. Business, Econ. Financ., Vol. 3, No. 2, Pp. 1033–1050, 2025, Doi: 10.37058/Jak.V13i1.708