Analisis Penatausahaan Dana Desa Dalam Kegiatan Renovasi Kantor Desa (Studi Kasus Di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa)

Eklesia Grasela Tanod; Jantje J. Tinangon; Lidia M. Mawikere

Authors

Eklesia Grasela Tanod Universitas Sam Ratulangi
Jantje J. Tinangon Universitas Sam Ratulangi
Lidia M. Mawikere Universitas Sam Ratulangi

Keywords:

Penatausahaan, Dana Desa, SISKEUDES

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan dana desa dalam kegiatan renovasi kantor Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sekretaris desa dan kaur keuangan, serta dokumentasi dari laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan dana desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pelaporan bulanan. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Sawangan sudah berjalan tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

References

Ayu, S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya

Gresly, M., L, Kalangi, & L, Lambey. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur,Kotamobagu

Ahmad, R. (2023) Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Jarot, S. (2019) Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dana Desa pada Desa dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Nur, F., & A, Akbar (2023). Analisis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018(Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

H. Hill and M. Vidyattama, “Regional development and fiscal decentralization in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 57, no. 1, 2021, doi: 10.1080/00074918.2021.1905878.

A. F. Arham and R. H. Hatu, “Village fund policy and rural economic development in Indonesia,” Journal of Asian Public Policy, vol. 15, no. 3, 2022, doi: 10.1080/17516234.2021.1881145.

S. Antlöv, A. Wetterberg, and L. Dharmawan, “Village governance, community participation, and rural development,” World Development, vol. 146, 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105565.

R. M. Simanjuntak and A. B. Hutagaol, “Public sector accounting and accountability in village financial management,” Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, vol. 34, no. 2, 2022, doi: 10.1108/JPBAFM-06-2021-0093.

T. Ahrens and C. Ferry, “Accounting and accountability practices in public sector governance,” Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 34, no. 7, 2021, doi: 10.1108/AAAJ-01-2020-4385.

M. A. Mulyani, H. Sudarma, and A. Purnomosidhi, “Transparency and accountability of village fund management in Indonesia,” Cogent Business & Management, vol. 9, no. 1, 2022, doi: 10.1080/23311975.2022.2038475.

I. Kurniawan and R. Setyawan, “Challenges in village financial management: Evidence from Indonesian rural governance,” Public Administration Issues, vol. 2023, no. 1, 2023, doi: 10.17323/1999-5431-2023-0-1-45-63.