Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi  Dan Informatika Manado

Kaffah Melania Aprili Tubagus; Sonny Pangerapan; Wulan D. Kindangen

Authors

Kaffah Melania Aprili Tubagus Universitas Sam Ratulangi
Sonny Pangerapan Universitas Sam Ratulangi
Wulan D. Kindangen Universitas Sam Ratulangi

Keywords:

Sistem dan Prosedur, Pengeluaran Kas, Belanja Langsung, PMK No. 62 Tahun 2023

Abstract

Pengeluaran kas belanja langsung merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan anggaran negara yang menuntut adanya sistem dan prosedur yang sesuai agar dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, diperlukan evaluasi penerapan sistem dan prosedur tersebut di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mengenai kesesuaian penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung di BPSDMP Kominfo Manado dengan regulasi yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung di BPSDMP Kominfo Manado secara umum telah sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2023, mulai dari proses perencanaan anggaran, pengesahan DIPA, pelaksanaan anggaran, proses pembayaran serta pertanggungjawaban dan pelaporan

References

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, 2018.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Prajanto, A., Nugroho, B., & Setiawan, D. “Digital accounting system implementation in government institutions.” Journal of Public Sector Accounting, vol. 2, no. 1, pp. 45–52, 2020.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Profil Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. Jakarta: Kominfo, 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023.

Halim, A., & Kusufi, M. S. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Fauziah, R., Putri, N., & Sari, D. “Analisis mekanisme pengeluaran kas pemerintah melalui sistem UP, GUP, TUP, dan LS.” Jurnal Akuntansi Pemerintahan, vol. 8, no. 2, pp. 122–134, 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Bastian, I. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2019.