Analisis Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKPD berperan sebagai perencana, pengelolaan basis data PBB-P2, koordinator pelaksanaan pemungutan, pemberi penyuluhan, serta pengawas dan evaluator dalam pemungutan PBB-P2. Namun, peran tersebut belum terlaksana secara optimal yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 dari 886 wajib pajak pada tahun 2020 menjadi 2.316 wajib pajak pada tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi, penyuluhan, dan pengawasan. Dengan demikian, BPKPD telah berperan dalam meningkatkan kinerja pemungutan PBB-P2, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek koordinasi, penyuluhan, dan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah