Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kota Penerima Opini WTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2022

Authors

  • Dita Marsella Universitas Bangka Belitung
  • Ari Agung Nugroho Universitas Bangka Belitung
  • Nurwasya Universitas Bangka Belitung

Keywords:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Efektifitas PAD

Abstract

Mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2018 hingga 2022 menjadi tujuan utama penelitian ini. Teknik deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Studi ini menggunakan berbagai kriteria efisiensi keuangan, kapasitas fiskal, efektivitas, pertumbuhan, keselarasan, dan kemandirian keuangan daerah. Dari tahun 2018 hingga 2022, rata-rata Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah masing-masing sebesar 22,512%, 16,202%, dan 10,636%. Ketiga kabupaten tersebut masih berada pada kelompok sangat rendah. Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang menduduki peringkat miskin menurut rasio kapasitas fiskal daerah, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah menduduki peringkat sangat rendah. Dengan skor rata-rata masing-masing sebesar 106,982% dan 118,842%, rasio efektivitas PAD dinilai Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sangat efektif. Namun Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan efikasi dengan rata-rata 94,402%. Kapasitas keuangan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang masih belum efisien dibandingkan rata-rata nasional. Kabupaten Bangka memiliki rasio pertumbuhan yang positif, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang memiliki rasio pertumbuhan yang negatif. Terdapat ketimpangan dimana belanja operasional lebih diprioritaskan dibandingkan investasi modal, menurut Rasio Harmoni untuk Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka Tengah

References

Sinta, G., & Tumija. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik), 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(2), 143– 149.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Zelmiyanti, O. R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). JRAK, 7(1), 11–21.

Fahmi, I. (2014). Analisis Laporan Keuangan (D. Handi, Ed.; 1st ed.). ALFABETA

Makatita, R. F. (2016). Pentingnya Kinerja Keuangan Dalam Mengatasi Kesulitan Keuangan Perusahaan : Suatu Tinjauan Teoritis. JOURNAL OF MANAGEMENT, 2(1), 137–150.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (E. S. Suharsi, Ed.; 4th ed.). Salemba Empat.

Downloads

Published

2024-06-07

How to Cite

Dita Marsella, Ari Agung Nugroho, & Nurwasya. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kota Penerima Opini WTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2022. Indonesian Journal of Economics Management and Accounting, 1(6), 471–481. Retrieved from https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/479