Evaluasi Penerapan Pajak Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Di Badan Pendapatan  Daerah Kota Manado

Debora Ayu Rumende; Treesje Runtu; Priscilia Weku

Authors

Debora Ayu Rumende Universitas Sam Ratulangi
Treesje Runtu Universitas Sam Ratulangi
Priscilia Weku Universitas Sam Ratulangi

Keywords:

Evaluasi, Pajak Rumah Kos, Peraturan Daerah

Abstract

Pajak adalah sumber penerimaan kas negara. Salah satu Pajak daerah adalah Pajak Rumah Kos yang ada dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011. Tujuan Penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan pajak rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tentang daftar penerimaan pajak rumah kos dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penambahan jumlah wajib pajak rumah kos dari tahun ke tahun, pertumbuhannya masih terbilang lamban dan terdapat kendala-kendala dalam pemungutan sehingga penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 terkait Pajak Rumah Kos masih belum maksimal

References

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (20th ed.). Penerbit Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Siti, Sairatin & Suherty, L. (2021). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak

Rumah Kost terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 4(1), 99-112.

Evani, E. S (2022). Analisis Penerapan Pajak Hotel atas Rumah Kost dengan Self Assessment di Kota Tomohon: Studi Kasus di Rumah Kost Indra Satia

Vareva, I. R (2022). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kecamatan Kota Masohi (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Kota Masohi). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 1019-1028.

Putra, I. M. (2019). Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan. Anak Hebat Indonesia.

Hery, 2021. Akuntansi Perpajakan. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.Tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.

Siti, Resmi. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta

Pemerintah Daerah. 2011. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011. TentangPajak Daerah