Analisis Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Pemerintah Indonesia Terhadap Biodiesel Terhadap Hukum Transaksi Bisnis Internasional

Abstract

Subsidi merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang sah dan sering digunakan oleh negara-negara untuk memperkuat sektor strategis domestik, termasuk energi terbarukan seperti biodiesel. Indonesia, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), memberikan subsidi kepada produsen biodiesel guna meningkatkan daya saing di pasar internasional. Namun, kebijakan ini menuai sengketa hukum internasional ketika Uni Eropa menilai bahwa subsidi tersebut merugikan industri biodiesel domestik mereka, sehingga memberlakukan bea masuk anti-subsidi (countervailing duties). Sengketa ini kemudian dibawa ke forum penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan menjadi preseden penting dalam hukum perdagangan internasional, khususnya dalam implementasi Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 1995. Studi ini mengkaji legalitas subsidi biodiesel Indonesia berdasarkan ketentuan SCM Agreement dan ketentuan hukum nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam menyelaraskan kebijakan subsidi strategis dengan prinsip perdagangan bebas dan adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi antara kepentingan pembangunan nasional dan kewajiban internasional menjadi hal krusial dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan hukum internasional.